The Urgency of Cybercrime Law Reform in Indonesia: Resolving Artificial Intelligence Criminal Liability

Abstrak

Kebijakan keamanan sistem informasi yang paling penting muncul dalam sistem hukum nasional dalam bentuk undang-undang kejahatan siber, dalam hal ini UU ITE yang mengatur kegiatan siber, termasuk sanksi atas kegiatan yang merugikan melalui informasi dan transaksi elektronik. Ancaman kejahatan siber yang sangat terlihat oleh semua negara, termasuk Indonesia, adalah ditemukan dan dikembangkannya Artificial Intelligence (AI). Keberadaan AI merupakan sebuah sistem tersendiri yang didasarkan pada logika, dimana informasi yang dimasukkan ke dalam sistem akan diproses dengan algoritma yang telah diprogram untuk menentukan hasil yang telah ditentukan. AI dapat menimbulkan berbagai macam bentuk kerugian bagi setiap orang, termasuk penciptanya, dan kerugian yang ditimbulkannya dapat berdampak dalam jangka waktu yang lama, mengingat AI dapat mengambil keputusan yang mirip dengan manusia. Penerapan AI di bidang industri akan berdampak pada semua sistem yang ada, termasuk sistem peradilan pidana di semua negara, oleh karena itu pengaturan hukum mengenai kejahatan siber di Indonesia perlu direformasi sebagai penyelesaian pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dapat dilakukan oleh AI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan urgensi pembaharuan hukum cyber crime di Indonesia terkait dengan munculnya penerapan AI dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi AI yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan AI. Meskipun AI memiliki kedudukan subjek hukum yang sama dengan badan hukum, namun pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh AI harus jelas dan memiliki kepastian hukum. Pertanggungjawaban tersebut harus dibebankan kepada pengguna AI maupun badan hukum yang penanggungjawabnya adalah direktur perusahaan. Pencipta AI juga harus bertanggungjawab atas tindakan AI yang diciptakannya.