Criminal Liability of Those Who Disseminate Pornographic Content from the Perspective of the Law on Information and Electronic Transactions

Authors

  • Leonaldo Handi Lukito Universitas Muhammadiyah Ponorogo
  • Ferry Irawan Febriansyah Universitas Muhammadiyah Ponorogo
  • Yogi Prasetyo Universitas Muhammadiyah Ponorogo

DOI:

https://doi.org/10.33506/js.v12i2.5412

Keywords:

Revenge Porn, Victim Protection, Criminal Law, Pornography

Abstract

The study aims to analyze criminal liability for perpetrators who disseminate intimate content without consent (revenge porn) and to assess the effectiveness of legal protections for victims based on the framework of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and Indonesian criminal law.

The method employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach, supplemented by an examination of relevant law enforcement practices to assess the application of norms and principles of criminal liability.

The novelty of this study lies in its critique of the inability of Indonesia’s cybercriminal law regime to classify revenge porn as a consent-based crime. To date, the provisions in the ITE Law have placed greater emphasis on aspects of public decency, and thus have not been fully capable of addressing the harms arising from violations of the victim’s privacy. This study proposes a new normative framework that establishes a violation of consent as the basis for criminal liability, thereby ensuring that the concept of revenge porn is understood not only as a violation of public decency but also as a violation of an individual’s right to privacy and dignity.

The findings indicate that although the ITE Law has established a legal basis for criminalizing the dissemination of intimate content without consent, its implementation still faces normative and technical obstacles, such as ambiguous legal provisions, overlapping regulations with the Pornography Law and the Criminal Code, weak digital evidence mechanisms, and insufficient protection for victims who continue to suffer psychological and social harm.

The conclusions of this study underscore the need for more specific regulatory updates regarding electronic-based sexual crimes, clarification of legal boundaries within the ITE Law, strengthening of the “right to be forgotten” mechanism, and capacity building for law enforcement officials so that legal protection for victims of revenge porn can be realized more effectively, fairly, and with a focus on the victims’ recovery.

References

Alfreda, I J, R R Permata, and T S Ramli. “Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang.” Jurnal Sains Sosio Humaniora 5, no. 1 (2021): 1–16.

Aprilianti, A. “Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi.” Begawan Abioso 15, no. 1 (2024): 41–50.

Ardiansah, A, D Nofarizal, F P PR, H D Hutagaol, and T K Monairchi. “Politik Hukum Perubahan Materi Muatan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).” Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) 4, no. 2 (2024): 146–63.

Arndarnijariah, F R, and J Kameo. “The Right to Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn.” Jurnal Ilmu Hukum: Alethea 8, no. 1 (2024): 69–82.

Aslam, R C. “Respon Negara Dalam Menangkal Konten Pornografi Di Media Sosial: Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi.” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam 4, no. 1 (2024): 29–50.

Ayu, P, M Pawenne, and I Abbas. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 5, no. 2 (2024): 611–28.

Aziz, Abdullah Husein Al, and Zainudin Hasan. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital Di Kota Bandar Lampung.” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 4, no. 3 (2025): 85–99. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4476.

Cahyono, S T, W Erni, and T Hidayat. “Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Dame Journal of Law 1, no. 1 (2025): 1–23.

Christianti, Abigail Virginia, Allysha Khansa Salsabila, and Intan Ditya Putri Savara. “Peran Media Sosial Sebagai Ekosistem Mikro Dalam Mendukung Platform E-Learning Berbasis Komunitas: Kajian Literatur Sistematis.” Jurnal Ilmiah Sistem Informasi 4, no. 2 (2025): 210–23. https://doi.org/10.51903/twpgeq37.

Christianto, H. “Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 32, no. 2 (2020): 175–92.

Destriannisya, Alfirah. “Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia.” Journal of Contemporary Law Studies 2, no. 2 (2024): 115–28. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222.

Faizah, A F, and M R Hariri. “Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 7 (2022): 520–41.

Fajriah, T, and E R Ningsih. “Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Interaksi Sosial Di Era Digital.” Merdeka Indonesia Journal International (MIJI), 2024.

Fitanti, S D, N A Aifaindi, and L Atmaisari. “Rumitnya Keluar Dari Eksploitasi Virtual Porn Revenge: Sebuah Perjalanan Keluar Dari Kriminalitas Seksual.” In Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) XII Asosiasi Psikologi Forensik (AIPSIFOR), 2023.

Handoko, A, and I Sari. “Pertanggungjawaban Pidana Penyimpan Video Porno: Antara Norma Kesusilaan Dan Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.” MALAINSE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi 1, no. 2 (2024): 62–78.

Harefa, A. “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Journal Education and Development 8, no. 1 (2020): 561–655.

Harhap, A F Z, D Aqilasyach, F A Syafawaty, F S Zen, M Zuhra, M P Elza, R A Zebuia, Q W Siahaan, and Fajriawati. “Implikasi Kesehatan Mental Akibat Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.” JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary 2, no. 1 (2024).

Ibrahim, Jonaedi Efendi and Johny. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2018.

Judijanto, Loso, and Budi Nugroho. “Regulasi Keamanan Siber Dan Penegakan Hukum Terhadap Cybercrime Di Indonesia.” Sanskara Hukum Dan HAM 3, no. 3 (2025): 118–24. https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.544.

Kadir, Zul Khaidir. “Dari Privasi Ke Eksploitasi : Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn Dalam Era Media Sosial.” Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 4, no. 1 (2025): 133–52. https://doi.org/10.30640/dewantara.v4i1.3812.

Karunia, A R, A N Darmadi, H L Sunika, M A R Sutiyoh, and S Sellamita. “Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kompleksitas Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik.” Lentera Ilmu 1, no. 1 (2024): 28–40.

Madah, Rabith, and Khulaili Harsya. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Platform Digital Atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia.” Sanskara Hukum Dan HAM 4, no. 1 (2025): 276–86. https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.

Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: prenada media, 2017.

Monairchi, T K, and Y Triana. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian.” Collegium Studiosum Journal 8, no. 1 (2025): 168–78.

Nabilah, G, A N R Utami, I M Angela, and N Nariswari. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan Dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual Di Era Disrupsi Digital.” Padjadjaran Law Review 10, no. 1 (2022): 79–96.

Nurdin, T R. “Revenge Porn Dan Hak Atas Martabat Manusia: Tantangan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Korban.” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2023): 49–70.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.

Praiyoga, H, and H Tuiasikail. “Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia.” Abdurrauf Law and Sharia 2, no. 1 (2025): 22–38.

Prasetyo, Y. “Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 4 (2021): 502–13.

Putri, Tiara Bastari, Sinta Dewi, and Enni Soerjati Priowirjanto. “Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak Untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 4, no. 1 (2024): 10–27. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4550.

Qadir, A, and M Ramli. “Media Sosial (Definisi, Sejarah Dan Jenis-Jenisnya).” Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 2024.

Rasiwan, I, and R Terranova. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban.” Jurnal Hukum Indonesia 3, no. 4 (2024): 158–67.

Sinaga, D, and I Lidya. “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).” Padjadjaran Law Review 12, no. 1 (2024): 32–45.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,” 69. Rajawali, 2003.

Sry, W. “Perlindungan Hak Untuk Menyampaikan Pendapat Melalui Media Sosial Dalam Konteks Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia.” Universitas Andalas, 2025.

Sunan, U, and K Yogyakarta. “Revenge Porn Dan Hak Atas Martabat Manusia: Tantangan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Korban.” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 2023.

Suradipraja, V S A C. “Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban.” Padjadjaran Law Review 12, no. 1 (2024): 20–31.

Swandewi, D K T. “Analisis Yuridis Pengaturan Revenge Porn Dalam Sistem Hukum Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan.” Jurnal Media Akademik (JMA) 3, no. 10 (2025).

Taintimin, T. “Victim blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Viktimologi.” Gorontalo Law Review 4, no. 2 (2021): 277–89.

Toruian, J K L, and J Sidauruk. “Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum 2, no. 1 (2025): 1–14.

Widayat, G I, R T Vinata, and N R Fadzillah. “Penegakan Hukum Kejahatan Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang.” Recht Studiosum Law Review 4, no. 1 (2025): 49–62.

Wulandari, F., Mulyanto, R., & Soetijono, I. K. Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid. Sus/2023. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), (2025). 5143-5153.

Downloads

Published

31-05-2026

How to Cite

Leonaldo Handi Lukito, Ferry Irawan Febriansyah, & Yogi Prasetyo. (2026). Criminal Liability of Those Who Disseminate Pornographic Content from the Perspective of the Law on Information and Electronic Transactions. JUSTISI, 12(2), 707–722. https://doi.org/10.33506/js.v12i2.5412

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.