PERANAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN NABIRE

Penulis

  • Ahmad Firmansyah Salimubun mahasiswa fakultas hukum
  • Kristi Warista Simanjuntak Universitas Muhammadiyah Sorong
  • Rajab Lestaluhu Universitas Muhammadiyah Sorong

DOI:

https://doi.org/10.33506/jlj.v1i1.2668

Kata Kunci:

Seksi Pengendallian; Sengketa Tanah; Kabupaten Nabire

Abstrak

Masalah sengketa hak atas tanah harus ditangani

dengan tepat dan keseluruhan agar penyelesaiannya mudah.

Penelitian dalam artikel ini menggunakan fokus penelitian

empiris. Dalam penulisannya, penelitian ini dikerjakan langsung

ke lapangan dengan sosiologis dan wawancara untuk memahami

apa yang diteliti. Dengan mengubah dan menggambarkan peran

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam

penyelesaian sengketa hak atas tanah maka penelitian ini

menggunakan teknik deskriptif dalam menjelaskannya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; (1) Peranan Seksi Pengendalian

dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Badan Pertanahan

Nasional di Kabupaten Nabire. Untuk tahun 2020 khususnya

periode bulan JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

SORONG 2 Agustus sampai November terdapat 39 kasus yang

dilaporkan ke Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa,

kurang lebih 25 kasus diselesaikan melalui jalur damai.

Ditetapkannya Kepres No. 26 Tahun 1988 untuk melihat kembali

kedudukan, tugas, dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional. (2)

Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire. Adapun tahapan awal,

Pihak yang mempunyai kewenangan, Rencana penanganan,

Perundang-undangan yang dapat diterapkan, Rencana penelitian

tahap akhir dilakukan untuk mengambil keputusan penyelesaian

kasus yang akan dilakukan, Menentukan layak atau tidaknya

penerapan hukum terhadap kasus yang ditangani.

Unduhan

Diterbitkan

2023-08-06

Cara Mengutip

Salimubun, Ahmad Firmansyah, Kristi Warista Simanjuntak, dan Rajab Lestaluhu. 2023. “PERANAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN NABIRE ”. Journal of Law Justice (JLJ) 1 (1):52-57. https://doi.org/10.33506/jlj.v1i1.2668.