Dampak Otonomi Khusus Pada Ekonomi Orang Asli Papua Setelah Implementasi Kebijakan Pemerintahan
DOI:
https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3461Kata Kunci:
Sosial_ekonomi, Otonomi_khusus, Orang Asli PapuaAbstrak
Ekonomi Orang Asli Papua masih tergolong rendah padahal dana otonomi khusus setiap tahunnya terus di berikan kepada pemerintah daerah, Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak otonomi khusus pada ekonomi orang asli papua setelah implementasi kebijakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif menyajikan strategi penelitian yang mengemukakan data deskriptif dalam bentuk pesan tertulis dan lisan dari subjek dan sikap mereka yang diamati. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua masih memiliki tantangan yang signifikan. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan semua elemen masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, dalam proses kebijakan, kesimpulan pada penelitian ini adala peningkatan dalam penerapan kebijakan Otonomi Khusus untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia Papua, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman dan penanganan masalah yang ada dengan lebih efektif.
Referensi
Widjojo, M. S. (2017). Perempuan Papua dan peluang politik di era otsus Papua. Masyarakat Indonesia, 38(2), 297-327.
Matza, S., Rahmawati, D. E., Nurmandi, A., & Suswanta, S. (2020). Corruption in Procurement of Goods and Services in Makassar City. Journal of Governance and Public Policy, 7(2), 128-138.
Alim, A. S., Salmawati, S., & Rahmawati, D. E. (2021). Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang). Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 7(1), 30-43.
Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. POLITIK, 13(1).
Zulfia, I. H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP), 5(2), 137-147.
Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 6(2), 45-54.
Frasawi, J. H., Tinangon, J., & Warongan, J. D. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kabupaten Sorong. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 12(2), 377-394.
Lili, S. (2023). Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(1), 360-367.
Pamungkas, C., Oktafiani, I., & Imbhiri, L. (2022). Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 16-38.
Pahri, P. (2017). Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui majelis Rakyat Papua: Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses negosiasi konflik papua: dialog Jakarta-Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10(1), 82-98.
Surtiari, G. A. K., Romdiati, H., Katherina, L. K., Kusumaningrum, D., & Prasojo, A. P. S. (2020). Memahami kualitas sumber daya manusia OAP berdasarkan pendekatan people-centered: Studi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong. Masyarakat Indonesia, 46(1), 1-14.
Rahami, R., & Bahmani Ghajar, M. A. (2023). The Interaction of the Right to Self-Determination and the Principle of Immunity of Territorial Integrity in Autonomous Region of South Ossetia and Autonomous Republic of Abkhazia. Central Eurasia Studies, 16(1), 197-221.
Vidriza, U., & Talmera, D. A. (2022). Implikasi Dana Otsus dalam Mengurangi Kemiskinan di Papua: Dengan Error Correction Model (ECM). Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 12(1), 20-33.
Zain, E. M., Kopong, A. H., & Banggu, M. (2023). The Implementation of Special Autonomy in Southwest Papua. Sospol: Jurnal Sosial Politik, 9(2), 235-246.
Tryatmoko, M. W. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. Jurnal Penelitian Politik, 9(1), 18.
Grydehøj, A., Kim, S. P., & Su, P. (2023). INDIGENOUS ISLAND AUTONOMY AND SPECIAL ECONOMIC ZONE STATUS. Shima, 17(1).
Mollet, J. A., & Blesia, J. U. (2023). Economic Development Based On Adat In Indonesia’S Most Eastern Province Of Papua. Regional and Sectoral Economic Studies, 23(1), 15-32.
Bolgherini, S., & Klotz, G. (2023). Proceed with caution: Local governance and municipal horizontal strategies assessed by local elites in the Alpine area. disP-The Planning Review, 59(2), 53-75.
Sumskaya, T. V. (2022). Trends in Financial Support of the Budget Powers of the Authorities of Large Cities in the Russian Federation. Regional Research of Russia, 12(3), 271-282.
Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyaningrum, E. (2022). The impact of special autonomy on education and health outcomes. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 15(1), 114-138.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukman Rais, Saiful Ikhwan
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
