Collaborative Governance in Efforts to Reduce Stunting in Bojonegoro Regency
DOI:
https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3822Kata Kunci:
collaborative governance, stunting, PentahelixAbstrak
Stunting di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 sebesar 24,3%, hal ini menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Jawa Timur. Untuk mengatasinya, diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati No.191 mengenai Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bojonegoro. Tahun 2022 - 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Dari hal tersebut, angka stunting berhasil turun drastis pada tahun 2023, mencapai 14,1%. Hal ini menarik untuk diteliti karena meskipun sudah mengalami penurunan, Kabupaten Bojonegoro ingin menurunkan angka stunting menjadi 10% pada akhir tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu pada proses kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) proses kolaborasi yang terdiri dari: Dinamika Kolaborasi, Kolaborasi Tindakan Kolaborasi, Dampak Kolaborasi dan Adaptasi Kolaborasi, dengan melihat pemangku kepentingan melalui konsep Penta Helix. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi di dominasi sektor publik, dan sektor swasta, media massa, dan perguruan tinggi sangat minim karena ketiga pemangku kepentingan tersebut hanya terlibat dalam beberapa kegiatan. Tidak ada peraturan yang mengikat untuk partisipasi ketiga pemangku kepentingan.
Referensi
Adi, F., & Solihin, O. (2022). Peran Komunikasi Keluarga Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Untuk Mencegah Masalah Gizi Pada Balita (Stunting). Agregasi, 10(November), 108–119. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi PERAN
Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: shifting collaboration in stunting interventions at local level. Development Studies Research, 10(1). https://doi.org/10.1080/21665095.2023.221286
Angelina, E. P., Septian, E., & Rupiarseh, R. (2024). Analisis Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Penanganan Stunting. PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 5(1), 412–424. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v5.i1.p412-424
Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik, Semarang. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
Aurellia, E., Taufiq A., & Kasiami, S. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Journal Of Government and Politics, 5(2), 166-178. https://doi.org/10.31764/jgop.v5i2.20897
Candarmaweni, & Yayuk Sri Rahayu, A. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang. E3S Web of Conferences, 211, 1–9. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Fardianti, P., & Bintari, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting. Jurnal Governansi, 10(2): 201-212. https://doi.org/10.30997/jgs.v10i2.14187
Fauziah, N., Andayani, Q., Ariadi, S., Koesbardiati, T., & Praharsena, B. (2022). Penta-helix “Desa Emas” As A Commitment to Accelerate Stunting Reduction in Sumenep Regency, East Java Province. Media Gizi Indonesia, 17(1SP), 64–75. https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1sp.64-75
Imanuel Hadi, N. (2023). Challenges and Opportunities of Collaborative Governance in Addressing Stunting: Lessons from Papua. KnE Social Sciences, 2023, 857–866. https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14183
Indriani, Hariyati, F., Ariefaldy, M. I., & Satrio, R. M. (2023). Peran Media Massa dalam Penanganan Stunting di Jakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS), 3(1), 273.
John W. Creswell. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.
Nala, P., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh, R. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 12(1), 12. https://doi.org/10.31764/jiap.v12i1.20211
Permadi, A. R., & Arini, S. Y. (2023). Faktor Risiko Stunting Pada Balita ( 0-5 Tahun ) Dengan Riwayat Bblr Di Desa Mayangrejo Kabupaten. Jurnal Kesehatan Tambusai, 4(3), 3270–3276.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal. Journal of Public Policy and Management Review, 10, 180–192. https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i2.250
Prof. Dr. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In Alfabeta, CV (Issue April).
Septi Wulandari, S. P. J. (2024). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro. JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 8(1), 16–26. https://doi.org/10.56071/jian.v8i1.829
Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 19(1), 13–26. https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361
Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 191 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting 2022 - 2024
Wulandari, S., & Septian, E. (2024). Public Financing Model Through Long-Term Contractual Agreements for Public-Private Partnership Projects. PERSPEKTIF, 13(2), 365–372. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10767
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Alvaini Oktaviyanti, Ahmad Taufiq, Heny Suhindarno
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
