PENERAPAN MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DISTRIK SORONG MANOI
Keywords:
Manajemen, SDM, Kualitas kerja PegawaiAbstract
Abstract
The purpose of this study is to examine the implementation of management, the challenges faced, and the efforts to overcome these challenges in improving employee work quality. The author employs a qualitative research method with a descriptive qualitative approach. The research is conducted at the Sorong Manoi District Office in Sorong City. The types of data used in this study are collected through interviews and observations. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, comparative analysis, and conclusion drawing.
The results indicate that the implementation of management at the Sorong Manoi District Office is well-organized in accordance with the motto of providing maximum service to the community. The challenges identified include the lack of authority granted by the City Government to the district level, a limited number of employees (human resources), and the absence of operational vehicles. Efforts to address these challenges are primarily focused on proposing solutions to higher authorities.
Keywords: Management, Human Resources, Employee Work Quality
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Manajemen, kendala yang dihadapi serta Upaya mengatasi kendala tersebut Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pegawai. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisis data, dengan Teknik Reduksi Data, Penyajian Data, Analisis Perbandingan dan Penarikan Kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Manajemen di Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong sudah diatur sebaik mungkin sesuai dengan Motto untuk melaksanakan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang menjadi hambatan adalah tidak adanya kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota ke tingkat Distrik, minimnya jumlah pegawai (SDM) serta tidak adanya kendaraan operasional. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu hanya dengan mengusulkan ketingkat atas untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
