PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Penyitaan aset tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara, namun menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyitaan dini mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi berpotensi melanggar hak milik dan asas praduga tidak bersalah apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas penyitaan aset pra-putusan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji faktor yuridis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak milik dan hak atas proses hukum yang adil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan pra-putusan diakui sah secara normatif namun bersifat kondisional, serta dalam praktik kerap minim pengawasan substantif sehingga berisiko menjadi perampasan de facto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan standar pembuktian awal dan kontrol yudisial merupakan kunci agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus membuka ruang kajian lanjutan berbasis empiris.

Keywords: pre-conviction asset forfeiture; corruption; property rights; due process of law; human rights protection