MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN NOMOR 16 TAHUN 2021

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang lazim digunakan masyarakat sebelum Akta Jual Beli tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, kedudukan PPJB sepenuhnya berada dalam ranah hukum keperdataan. Penelitian terdahulu mengenai PPJB umumnya berhenti pada aspek keperdataan, seperti kekuatan mengikat perjanjian dan perlindungan hukum pembeli, sehingga kedudukan pencatatan PPJB dalam sistem administrasi pertanahan pasca Pasal 127B belum dikaji secara komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran perspektif kajian PPJB dari ranah hukum perdata semata menuju kerangka hukum administrasi pertanahan, dengan menganalisis mekanisme teknis pencatatan oleh Kantor Pertanahan serta akibat hukumnya terhadap kepastian hukum para pihak dimensi yang belum ditemukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dianalisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk memperoleh kesimpulan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum dan infrastruktur digital pertanahan telah memadai, mekanisme teknis pencatatan PPJB belum dirumuskan secara rinci dan implementasinya di lapangan belum berjalan, sehingga kepastian hukum yang dihadirkan masih bersifat transisional. Penelitian ini merekomendasikan penormaan teknis lebih lanjut guna mengoptimalkan fungsi protektif pencatatan PPJB bagi pembeli dan pihak ketiga yang beritikad baik.